logo
RAPAT TIM SATGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PN ENDE Rabu, 16 Juni 2021, bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Ende Kelas II, diadakan rapat Tim Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ende. Rapat dipimpin oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, RABU, 16 JUNI 2021 Rabu, 16 Juni 2021, bertempat di Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Ende Kelas II, diadakan briefing pagi rutin. Briefing diberikan oleh Bapak Made Mas Maha Wihardana, S.H selaku hakim dengan didampingi… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, SENIN, 14 JUNI 2021 Pada hari Senin, 14 Juni 2021 bertempat di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Ende Kelas II diadakan briefing pagi rutin. Briefing pagi ini diberikan oleh Bapak Made Mas Maha Wihardana, S.H selaku hakim… Baca Selengkapnya
APEL PAGI, SENIN, 14 JUNI 2021 Pada hari Senin, 14 Juni 2021 bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Ende Kelas II dilaksanakan apel pagi. Bertindak sebagai Pembina Upacara, Bapak Made Mas Maha Wihardana, S.H. Apel diikuti oleh para hakim, Sekretaris,… Baca Selengkapnya
APEL SORE, JUMAT, 11 JUNI 2021 Jumat, 11 Juni 2021, bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Ende Kelas II diadakan apel sore. Apel dipimpin oleh Bapak I Putu Renatha Indra Putra, S.H dan diikuti oleh para hakim, Panitera, Sekretaris, para pegawai… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, JUMAT, 11 JUNI 2021 Jumat, 11 Juni 2021 bertempat di Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Ende kelas II, dilaksanakan briefing pagi. Briefing diberikan oleh Ibu Sarajevi Govina, S.H selaku hakim dan diikuti oleh para… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, KAMIS, 10 JUNI 2021 Kamis, 10 Juni 2021 bertempat di Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Ende kelas II, dilaksanakan briefing pagi. Briefing diberikan oleh Bapak I Putu Renatha Indra Putra, SH selaku hakim dengan didampingi… Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Bantuan Hukum

Prosedur Bantuan Humum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :


Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.


Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum


Penerima Bantuan Hukum berhak :


Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :


Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan