logo
TILANG PERIODE 16 SEPTEMBER 2021 TILANG PERIODE 16 SEPTEMBER 2021 Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 9 SEPTEMBER 2021 TILANG PERIODE 9 SEPTEMBER 2021 Baca Selengkapnya
IKM TRIWULAN 2 2021 Untuk lebih jelasnya bisa klik di sini Baca Selengkapnya
IPK TRIWULAN 2 2021 Untuk jelasnya bisa klik di sini Baca Selengkapnya
BERSAMA FOKOPIMDA, KETUA PENGADILAN NEGERI ENDE HADIRI UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-76 DI KANTOR BUP Selasa, 17 Agustus 2021, Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende Bapak Herbert Harefa, S.H., M.H dengan didampingi Ibu Theresia Patrisia Herbert Harefa menghadiri Upacara Peringatan HUT RI ke-76 yang… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, SENIN, 16 AGUSTUS 2021 Senin, 16 Agustus 2021 bertempat di Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Ende Kelas II dilaksanakan briefing pagi rutin. Briefing diberikan langsung oleh Yang Mulia Ketua… Baca Selengkapnya
APEL PAGI, SENIN, 16 AGUSTUS 2021 Senin, 16 Agustus 2021 bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Ende Kelas II dilakasankan apel pagi sebagai bentuk penegakan disiplin apartue Pengadilan Negeri Ende. Apel pagi dipimpin oleh Yang… Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Bantuan Hukum

Prosedur Bantuan Humum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :


Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.


Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum


Penerima Bantuan Hukum berhak :


Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :


Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan